Oleh Yusril Ihza Mahendra Dalam beberapa hari terakhir ini ada berbagai pihak, terutama dari kalangan media dan mahasiswa yang menanyakan kepada saya berbagai hal terkait dengan diterbitkannya Perpu No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja. Untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut, maka saya menuliskannya di sini sebagai jawaban, yang secara bebas dapat dikutip dan dishare kepada siapa saja, semoga ada manfaatnya. Sebagaimana

Sumber: TvOneNews Jakarta – Sidang gugatan pembatalan penetapan Nyoman Adhi Suryadnyana sebagai anggota Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) digelar di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta Timur, Rabu (31/8/2022). Dalam sidang beragenda keterangan saksi ahli, pihak penggugat Dadang Suwarna yang diwakili tim kuasa Yusril Ihza Mahendra – Ihza & Ihza Law Firm, menghadirkan saksi dari pakar hukum Administrasi Negara, Dian Puji 

Oleh: Yusril Ihza Mahendra Pendahuluan Saya berulangkali ditanya wartawan maupun anggota masyarakat mengenai wajib tidaknya Anwar Usman, hakim dan Ketua MK mundur dari jabatannya setelah resmi menikah dengan Hajjah Idayati, adik kandung Joko Widodo alias Jokowi, yang kini menjabat Presiden Republik Indonesia pada 26 Mei yang lalu. Saya mulanya enggan menjawab pertanyaan tersebut dan membiarkan wacana itu berkembang, untuk kemudian,

Pakar hukum tata negara Profesor Yusril Ihza Mahendra menegaskan bahwa Menteri dalam Negeri (Mendagri) maupun Presiden tidak memiliki kewenangan untuk mencopot kepala daerah karena dipilih oleh rakyat.   “Nah, kalau ditanya apakah bisa diberhentikan, apakah Gubernur itu bisa diberhentikan oleh Presiden? Tentu tidak. Apakah Mendagri bisa memberhentikan Bupati, Wali Kota? Tentu tidak,” kata Yusril dalam acara ILC di TVOne, Selasa